hukum perdata

HUKUM PERDATA

hukum perdata secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan perdata. hukum berarti aturan, undang-undang, atau norma. sedangkan perdata adalah hubungan orang yang satu dengan yang lain. oleh karena itu,bisa disimpulkan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainya.
secara termnologi, para ahli berbeda pendapat dalam menafsiri dan memberikan penjelasan tentang hukum perdata, antara lain :

• Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat.
• Hukum Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan
• Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya.
• Hukum Perdata adalah ketentuan dan peraturan yang mengatur dan membatasi kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidupnya.

sementara itu, antara KUH perdata dengan KUH dagang mempunyai hubungan yang erat yang tidak bisa dipisah kan satu sama lainnya.. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 1 KUh dagang,

Sejarah SIngkat Hukum Perdata

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis yaitu yang disusun berdasarkan hukum Romawi 'Corpus Juris Civilis'yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Perancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan Code de Commerce (hukum dagang).

Sewaktu Perancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Perancis (1813)

Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh MR.J.M. KEMPER disebut ONTWERP KEMPER namun sayangnya KEMPER meninggal dunia 1824sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh NICOLAI yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838 oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia yaitu :

BW      : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-Belanda

WvK   : Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kodifikasi ini menurut Prof Mr J, Van Kan BW adalah merupakan terjemahan dari Code Civil hasil jiplakan yang disalin dari bahasa Perancis ke dalam bahasa nasional Belanda

Sistematika Hukum Perdata dibagi menjadi beberapa bagian, dalam beberapa bagian Buku, yaitu:

1. Buku 1, Tentang Orang
2. Buku 2, Tentang Benda
3. Buku 3, tentang Perikatan
4. Buku 4, Tentang Pembuktian dan Kadaluwarsa.

Menurut beberapa ahli hukum sistimatika ini salah, karena masih banyak

kelemahan didalamnya. Kelemahan sistimatika hukum perdata ini adalah ;

1. Pada Buku 2, ternyata mengatur (juga) tentang hukum waris. Menurut penyusun KUHPer, hukum waris dimasukkan KUHPer karena waris merupakan cara memperoleh hak milik. Ini menimbulkan Tindakan Kepemilikan : Segala tindakan atas sesuatu karena adanya hak milik (Menggunakan, Membuang, Menjual, Menyimpan, Sewakan, dll).
2. Pada Buku 4, tentang Pembuktian dan Daluwarsa, KUHPer (juga) mengatur tentang Hukum Formil. Mestinya KUHPer merupakan Hukum Materiil, sedangkan Hk. Formil nya adalah Hukum Acara Perdata.

KEADAAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

                Perkataan “hokum perdata” dalam arti yg luas meliputi semua hukum “priva materiil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseoarangan. Perkataan “perdata” juga lazim dipakai sebagai lawan dari “pidana”

                Ada juga orang memakai perkataan “hukum sipil” untuk hukum privat materill itu, tetapi karena perkataan sipil itu juga lazim dipakai sebagai lawan dari “militer “, maka lebih baik kita memakai istilah “hukum perdata” untuk segenap peraturan hukum privat materiil.

                Hukum perdata di Indonesia, ber-bhineka yaitu beraneka warna

Pertama ia berlainan untuk segala golongan warga Negara:

1. Untuk gol bangsa Indonesia asli berlaku “hukum adat’’
2. Untuk gol warga Negara non asli yang berasal dari tionghoa dan eropa berlaku KUHP( kitab undang-undang hokum pidana )/burgerlijk wetboek dan kitab undang-undang hokum dagang/wetboek van koophandel

 tetapiuntuk go lain seperti  arab, india, dllbelaku sebagian burgerlijk weboek yaitu pada pokoknya hanya bagian-bagian yang mengenai hokum kekayan harta benda (vermogensrecht).

                Untuk mengeri keadaan hukum perdata di Indonesia sekarang ini, perlulah kita sekedar mengetahui tentang riwayat politik pemerintah hindia-belanda dahulu terhadap hukum di Indonesia

Pedoman politik bagi pemerintah hindia-belanda terhadap hukum di Indonesia diuliskan dalam pasal 131 “indische staasregeling” (sebelum itu pasal 75 regeringsreglement),yang dalam pokoknya sebagai berikut:

1. Hukum perdta dan dagang (begitu pula hokum pidana beserta hukum acara perdata dan pidana ) harus diletakkan dalam kitab UU, yaitu dikodifisir.
2. Untuk gol europadianut contoh di belanda UU yang berlaku (asas konkordansi)
3. Untuk gol bangsa indonesiaasli dan timur asing (cina, arab, dsb), jika kebutuhan masyarakatnya menghendakinya, dapatlah peraturanuntuk bangsa eropa dinyatakan berlaku bagi mereka (ayat 2)
4. Orang Indonesia asli dan orang timur asing sepanjang mereka belum ditundukakan dibawah suatu peraturan bersama dengan eropa diperbolehkan “menundukan diri” (onderwerpen) pada hukum yang berlaku untuk bangsa eropa (ayat 4).
5. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis dalam UU, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka yaitu hukum adat ayat 6.

Oleh karena UUD kita tak mengenal ada nya golongan-golongan warga Negara , adanya hokum yang berlainan untuk berbagai golongan itu diangggap janggal . kita sedang berusaha untuk membentuk suatu kodifikasi hokum nasional sementara belum tercapai B.W.dan W.v.K masih belaku , tetapi dengan ketentuan bahwa hakim (pengadilan)dapat menganggap suatu pasal tidak berlaku lagi jika dianggapnya bertentangan dengan keadaan jaman kemerdekaan sekarang ini. Dikatakan bahwaB.W.dan W.v.K itu tak lagi merupakan suatu “wetboek”tetapi suatu”rechtsboek”.

(sumber: prof.subekti,sh. penerbit PT.intermasa)

Satu kasus hukum perdata di Indonesia:

kasus malpraktek yang dituduhkan pada dokter dr.ottman sebagai doker di RS.karya medika cibitung yang menangani pasien bernama fellina azzahra 16 bulan. Majelis kehormatan etik kedokteraan (MKEK) akan memeriksa dokter yang bersangkutan atas tuduhan tersebut . disebut malpraktek karna pertama bila tindakan dokter tersebut bertentangan dengan etika dan moral, kedua bertentangan  kode etik kedokteran di Indonesia.  Tetapi dari pihak rumah sakit disebut malpraktek bila tindakan dokter bertentangan dengan standar profesi medikatau terbukti menelantarkan pasien.

Pengacara RS. Juga mempersoalkan lembaga yang berhak menyimpulakan apakah tindakan dokter malpraktek  atau bukan menurut nya yang berhak  menyimpulkan adalah MKEK dan panitia pertimbangan Pembinaan kedokteraan (P3EK). Contoh tanggung jawab hukum perdata, kata Amir selaku konsultan RS.tersebut, biasanya soal ganti rugi materi. Menurutnya, pasien itu, harus bisa membuktikan bahwa pihaknya benar-benar dirugikan. Adapun caranya adalah benar ada tindakan salah dokter atau RS, perbuatan dokter bertentangan dengan standar profesi, bertentangan dengan hukum

Dan tindakan dokter tidak lazim dengan disiplin ilmunya. “Kalau empat ini bisa dibuktikan pasien, silahkan mengajukan hukum perdata,”. Dari segi perdata,persoalannya belum ada pemeriksaan dari MKEK tadi, pihak rumah sakit juga belum dipanggil pihak kepolisian menurut konsultan RS, persoalan terlalu cepat sementara koridor polisi belum sampai sana karena polisi juga harus minta pertimbangan dari MKEK,. Dokter yang bersangkuan saat ini sudah dipanggil MKEK untuk diperiksa,  mengenai kapan diumukan hasilnya belum disebutkan.  (mengutip dari tempo.co)

Jadi menurut saya kondisi hukum perdata  di Indonesia masih mengantung terlalu lama meminta pendapat tetapi hukuman bagi yang bersalah masih abu-abu karena belum terlalu terlihat dan hak-hak konsumen masih sering diabaikan. semoga sistem hukum di Indonesia  setelah 14 tahun telah revolusi harus ada perubahn yang kongkret yang tidak tebang pilih, tegas dalam menindak sebuah kasus yang merugikan siapapun itu.

SISTEMATIKA HUKUM PERDATA

Sistematika hukum perdata kita ( BW ) ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu , dari pemberlaku undang-undang berisi :

Buku I :berisi mengenai orang . di dalamnya diatur hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan.
Buku II :berisi tentang hal benda. Dan di dalamnya diatur hukum keadaan dan hukum waris.
Buku III :berisi tentang hal perikatan. Didalamnya diatur hak-hak dan kewajiban timbale balik antara orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
Buku IV :berisi tentang pembuktian dan daluarsa. Di dalamnya diatur tentang alat-alat pembuktian dan akibat-akibat hukum yang timbul dari adanya daluwarsa itu.

Pendapat pembentukan Undang-undang ( BW )

Buku I :mengenai orang
Buku II :mengenai benda
Buku II :mengenai perikatan
Buku IV :mengenai pembuktian

Pendapat yang kedua menurut ilmu hukum / doktri dibagi dalam 4 bagian yaitu :

1. hukum tentang diri seseorang ( pribadi )

mengatur tentang manusia sebagai subyek dalam hukum , mengatur tentang prihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-hak itu dan sek=lanjutnya tentang hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu.

2. hukum kekeluargaan

mengatur prihal hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan yaitu :
• perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan anatara suami dengan istri, hubungan anatara ornag tua dan anak, perkawinan dan curatela.

3. hukum kekayaan

mengatur prihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang.
Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang maka yang dimaksudkan ialah jumlah dari segala hak dari kewajiban orang itu dinilai dengan uang.



4. hukum warisan
mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal. Disamping itu hukum warisan mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

Pendapat menurut ilmu hukum / doktrin :
• Hukum pribadi
• Hukum kekeluargaan
• Hukum kekayaan
• Hukum warisan

SUMBER :

http : / / kuliahade.wordpress.com / 2010 / 03 /20 / hukm - perdata - pengertian- hukum - perdata - dalam - arti - luas-dan-dalam - arti-sempit /
http : / / bud1ww.blogspot.com/2010/04/pengertian-hukum-perdata.html

http://id.wikipedia.org

http://vegadadu.blogspot.com/2011/04/sistematika-hukum-perdata.html 

http://prastianinc.wordpress.com/2012/03/09/kondisi-hukum-perdata-di-indonesia/