Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi
Produk Domestik Bruto
PDB (Gross Domestic Product/GDP) adalah jumlah nilai dari semua produk akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu kawasan di dalam periode waktu tertentu. PDB mencakup konsumsi pemerintah, konsumsi masyarakat, investasi dan eksport dikurangi impor di dalam kawasan tertentu.
Rumus PDB :
PDB = C + I + G + (X-I)
C= Konsumsi masyarakat
I = Investasi
G = Pengeluaran pemerintah
X = Eksport
I = Import
PDB merupakan salah satu indikator yang penting dalam melihat sehat tidaknya perekonomian suatu kawasan selain untuk menakar tingkat kemakmuran kawasan tersebut. Biasanya PDB disajikan sebagai perbandingan tahun sebelumnya. Sebagai contohnya jika PDB tahun ke tahun Indonesia naik 5,5% itu artinya ekonomi Indonesia bertumbuh sebanyak 5,5% selama tahun terakhir tersebut.
Seperti yang biasa terlihat, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang dipresentasikan oleh PDB mempunyai dampak yang besar kepada perekonomian. Sebagai contohnya, jika ekonomi suatu negara dinyatakan sehat maka dapat diartikan dengan tingkat pengangguran yang rendah dimana banyak permintaan tenaga kerja dengan upah gaji yang meningkat menandakan pertumbuhan dari industri-industri di dalam ekonomi. Perubahan yang signifikan di dalam PDB apaah positif atau negatif mempunyai dampak yang besar kepada pasar saham. Dengan mudah dapat dijelaskan bahwa ekonomi yang tidak sehat berarti penurunan keuntungan bagi perusahaan yang dalam arti praktis diartikan sebagai penurunan harga saham perusahaan tersebut. Investor sangat khawatir dengan pertumbuhan negatif PDB yang dapat diartikan oleh para ekonom, yaitu tanda terjadinya resesi.
Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi
Kesejahteraan masyarakat dari aspek eknomi dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional per-kapita. Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pada awal pembangunan ekonomi suatu Negara, umumnya perencanaan pembangunan eknomi berorientasi pada masalah pertumbuhan. Untuk negara-negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya sangat besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ditambah lagi fakta bahwa penduduk Indonesia dibawah garis kemiskinan juga besar, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan lajunya harus jauh lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan masyarakat per-kapita dapat tercapai.
Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan sosial.
Pertumbuhan Ekonomi selama Orde Baru
Ketika orde baru mulai dengan pemerintahannya di tahun 1966, ekonomi
Indonesia dalam keadaan porak poranda. Antara tahun 1962 sampai 1966,
pertumbuhan PDB hanya 2 % per tahun, yang lebih kecil daripada pertumbuhan
penduduk, sehingga pendapatan nasional per kapita menurun. Investasi dalam %
dari PDB, yang sangat strategis artinya bagi pertumbuhan ekonomi menurun.
Infra struktur dalam bidang transportasi, komunikasi, irigasi dan kelistrikan
memburuk. Anggaran negara yang selalu defisit, ditambah dengan defisit dalam
neraca pembayaran menyebabkan menyusutnya cadangan devisa. Di tahun 1962
defisit anggaran negara 63 %, yang meningkat menjadi 127 % di tahun 1966.
Defisit ganda dari anggaran negara dan neraca pembayaran juga mengakibatkan
hiper inflasi. Di tahun 1966, inflasinya mencapai 635 %.
Pemerintah yang tidak cukup mempunyai cadangan devisa melakukan penjatahan
dalam penjualan devisa, sehingga timbul pasar gelap untuk valuta asing dengan
perbandingan harga antara pasar gelap dan kurs resmi dengan 2 sampai 3 kali
lipat. Perbedaan ini terus meningkat sampai pernah mencapai 10 kali lipat.
Dalam keadaan yang demikian, dengan sendirinya orang tidak mau memegang
rupiah. Rupiah segera dijadikan barang yang harganya setiap hari meningkat.
Maka dunia perbankan tidak berfungsi, karena tidak ada orang yang menyimpan
uang di bank. Pelarian modal ke luar negeri dan spekulasi adalah kegiatan
sehari-
hari dari para anggota masyarakat kita.
Dengan kondisi perekonomian yang porak poranda seperti tergambarkan di atas,
pemerintah tidak dapat langsung menyusun paket pertumbuhan ekonomi sebelum
konsolidasi dan rehabilitasi. Yang pertama-tama ditanggulangi adalah penekanan
inflasi. Caranya dengan menyeimbangkan anggaran negara. Uang beredar
diturunkan melalui pemberian bunga yang sangat tinggi untuk deposito berjangka
pada bank-bank milik negara, yaitu 60 % setahun. Asal usul deposito tidak dapat
disusut. Deposito dan tabungan di bank-bank BUMN yang di tahun 1962 hanya
Rp. 5,- milyar, meningkat menjadi Rp. 34,- milyar di tahun 1969, dan meningkat
terus menjadi Rp. 122,- milyar di tahun 1972. Sekarang, atau untuk tahun 1996,
jumlah tabungan dan deposito dalam perbankan keseluruhan, baik BUMN maupun
bank-bank swasta lainnya mencapai angka 172,7 trilyun.
Sistem lalu lintas devisa dibuat bebas. Penentuan kurs rupiah terhadap valuta
asing, terutama dollar AS, dipertahankan pada kurs tertentu dengan dollar AS,
yang stabilitasnya dijamin oleh BI. Setelah itu, diambangkan secara terkendali,
yang sebanyak mungkin diserahkan pada mekanisme pasar, dengan stabilisasi
melalui intervensi oleh Bank Indonesia.
Utang-utang luar negeri dijadualkan kembali. Negara-negara kreditur tidak hanya
bersedia menjadualkannya kembali, tetapi mereka juga membentuk konsorsium
untuk memberikan utang kepada Indonesia. Kelompok ini terkenal dengan nama
Inter Governmental Group on Indonesia atau IGGI. Setelah terjadi ketegangan
dengan pemerintah Belanda, dan mengeluarkannya, nama kelompok negara-
negara donor tanpa Belanda menjadi Consultative Group on Indonesia atau CGI.
Setelah tahap konsolidasi dilampaui, pemerintah mulai dengan program
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dari pihak pemerintah,
pemompaan daya beli pada masyarakat dilakukan melalui pembangunan infra
struktur secara besar-besaran. Investasi dari sektor swasta, baik yang domestik
maupun asing dipacu dengan berbagai insentif seperti yang tertuang di dalam
Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA)
dan Undang-Undang nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN).
Pemerintah orde baru dapat melakukan pembangunan ekonomi dengan stabilitas
politik yang kokoh. Stabilitas politik diserahkan kepada ABRI, yang
memberlakukan security approach, sedangkan pembangunan ekonomi
diserahkan kepada para profesional, yang kebanyakan bukan politisi. Dengan
bantuan dari lembaga-lembaga internasional, baik dalam nasihat maupun
dukungan dana, pembangunan selama orde baru telah membuahkan hasil yang
gemilang.
Pertumbuhan ekonomi antara tahun 1970 sampai tahun 1996 berfluktuasi antara
yang paling rendah 2,25 % di tahun 1982, 2,26 % di tahun 1985 dan 3,21 % di
tahun 1986. Pertumbuhan pernah mencapai 14,6 % di tahun 1987 yang
merupakan perkecualian. Pada umumnya pertumbuhan berfluktuasi antara 6
sampai 8 %. Pertumbuhan rata-rata dari 1969 sampai 1997 adalah 6,9 %. Ini
adalah sebuah prestasi yang mengagumkan banyak negara-negara maju dan
lembaga-lembaga internasional. Dengan pertumbuhan penduduk yang rata-rata 2
% setahun, pertumbuhan pendapatan nasional per kapita mengalami kemajuan
dari $ 76,- di tahun 1971 menjadi $ 1.136 di tahun 1996.
Sejak tahun 1970, inflasi terrendah adalah di tahun l985 sebesar 4,7 %, dan
inflasi tertinggi di tahun 1974 sebesar 40,6 %, dengan rata-rata inflasi
sebesarl2,26 %
Kalau sejak tahun 1974, ekspor migas selalu di atas 70 % dari keseluruhan
ekspor, dan bahkan pernah mencapai 82,4 % di tahun 1982, maka sekarang, di
tahun 1996 ekspor minyak bumi dan gas alam hanya merupakan 23,5 % saja dari
keseluruhan ekspor. Ini berarti bahwa ketergantungan kita pada migas sangat
berkurang. Dengan produksi migas yang tidak menyusut, perbandingan ini
menunjukkan betapa industrialisasi telah meningkat pesat.
Di tahun 1968 sumbangan sektor pertanian terhadap pembentukan PDB adalah 51
%, sedangkan sumbangan industri manufaktur hanya 8,5 %. Dengan produksi
pertanian yang tidak menyusut, sumbangan sektor industri manufaktur terhadap
pembentukan Produk Domestik Bruto di tahun 1996 sudah meninggalkan sektor
pertanian, karena sudah merupakan 25,5 %, sedangkan sumbangan sektor
pertanian 16,5 %. Ini berarti bahwa perekonomian telah mengalami modernisasi
dan transformasi dari berat pertanian pada berat industrialisasi, tanpa
pertaniannya
menjadi lemah. Target pemerintah meningkatkan industrialisasi berdasarkan atas
pertanian yang kuat telah menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Sejak tahun 1970, ekspor non migas mengalami kenaikan dari $ 475,- juta di
tahun 1966 menjadi $ 38,093 milyar di tahun 1996.
Pertumbuhan ekonomi di indonesia ini mencapai 6% tahun ini, menurut BI ( bank Indonesia), ekonomi Indonesia mencapai 5,5-6% pada tahun ini meningkat menjadi 6-6,5% pada tahun 2011dengan demikian prospek ekonomi indonesia semakin bagus.
perbaikan ekonomi indonesia bersumber dari sisi eksternal sejalan dengan pemulihan ekonomi global pada saat ini, seperty ekspor yang mencatatat pertunjukan yang sangat positif, dan lebih baik lagi berbaremgan dengan impor yang akan lebih baik lagi dan berdapak bagus di dalam amupun di luar negeri.
selain didukung perkembangan ekonomi global dan domestik yang membaik menurut BI (bank Indonesia) ekonomi tahun depan juga disongkoh konsumsi rumah tangga yang kuat, peningkatan sektor eksternal, dan peningkatan investasi, kata Gubernur BI Darma nasution di jakarta.
Faktor-faktor Penentu Prospek Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Ada beberapa faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi.
Faktor ekonomi yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan.
Sumber daya alam yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/cuaca, hasil hutan, tambang dan hasil laut sangat memengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dan kewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi (disebut juga sebagai proses produksi).
Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada.
Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.
Faktor nonekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku.
Perubahan Struktur Ekonomi
Ada beberapa faktor yang menentukan terjadinya perubahan struktur ekonomi antara lain :
- Produktivitas tenaga kerja per sektor secara keseluruhan
- Adanya modernisasi dalam proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.
- Kreativitas dan penerapan teknologi yang disertai kemampuan untuk memperluas pasar produk/jasa yang dihasilkannya.
- Kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor dan komoditi unggulan
- Ketersediaan infrastruktur yang menentukan kelancaran aliran distribusi barang dan jasa serta mendukung proses produksi.
- Kegairahan masyarakat untuk berwirausaha dan melakukan investasi secara terus-menerus
- Adanya pusat-pusat pertumbuhan baru yang muncul dalam wilayah daerah
- Terbukanya perdagangan luar daerah dan luar negeri melalui ekspor-impor
Struktur perekonomian adalah besar share lapangan usaha terhadap total PDRB baik atas dasar harga yang berlaku maupun harga konstan. Dengan mengetahui struktur perekonomian, maka kita dapat menilai konsentrasi lapangan usaha yang sangat dominan pada suatu daerah. Biasanya terdapat hubungan antara lapangan usaha dan penduduk suatu daerah. Menurut Teori Lewis, perekonomian suatu daerah harus mengalami transformasi struktural dari tradisional ke industri, yang ditunjukkan dengan semakin besarnya kontribusi sektor non pertanian dari waktu ke waktu terhadap total PDRB.
Dalam kaitannya dengan transformasi struktural, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah :
Pertama, kenaikan riil share pada sektor primer dapat saja dipahami apabila diikuti dengan peningkatan produktvitas yang ikut membawa dampak positif pada upah rata-rata, khususnya di sektor pertanian.
Kedua, perlu diupayakan peningkatan nilai tambah pada sektor sekunder, yakni industri pengolahan, khususnya industri skala kecil dan menengah yang dibangun dengan basis pertanian. Hal ini mengandung arti bahwa industri yang hendak dikembangkan harus dapat mendorong dan menyerap hasil dari sektor pertanian.
Ketiga, berkenaan dengan sektor tersier, hendaknya pengembangan sektor perdagangan harus terus dikembangkan dalam rangka memperluas pasar pada sektor primer dan sekunder, termasuk perdagangan yang bersifat ekspor (keluar daerah dan ke luar negeri). Sementara perkembangan sektor hotel, restoran harus dipadukan dengan pembangunan pariwisata guna menumbuhkan sektor tersebut dan industri pendukung wisata lainnya, seperti: transportasi, komunikasi, souvenier dan jasa hiburan. Di samping itu, pengembangan sub sektor tersier yang produktif harus terus ditingkatkan, misalnya melalui pembangunan pariwisata yang lebih intensif, transformasi dan revitalisasi sektor informal menjadi sektor formal yang lebih menekankan skill dan pengetahuan.
Sumber :
http://www.seputarforex.com/artikel/forex/lihat.php?id=114&title=pertumbuhan_domestik_bruto_pdbgdp__definisi_dan_kaitan
http://ekonomindo.blogspot.com/2009/04/pertumbuhan-dan-perubahan-struktur.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi
http://www.bimakab.go.id/index.php?pilih=hal&id=34
Rabu, 06 April 2011
Perekonomian Indonesia bab II
SEJARAH EKONOMI INDONESIA SEJAK ORDE LAMA HINGGA ERA REFORMASI
A. Pemerintahan Orde Lama
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.
Kas negara kosong.
Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir.Ø Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakanØ kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperolehØ kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947Ø
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948Ø >>mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan denganØ beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
a)Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
b)Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
c)Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
d)Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
e)Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
a)Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
b)Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
c)Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, eonomi, maupun bidang-bidang lain.
B. Pemerintahan Orde Baru
Maret 1966, Indonesia dalam era Orde Baru perhatian pemerintahan lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembaangunan 5 tahun secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara barat. Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar. Perubahan ekonomi struktural juga sangat nyata selama masa Orde Baru dimana sektor industri manufaktur meningkat setiap tahun. Dan kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik, yaitu sebagai berikut: kemampuan politik yang kuat, stabilitas ekonomi dan politik, SDM yang lebih baik, sistem politik ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barat, dan dan kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik.
C. ORDE REFORMASI
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a)Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b)Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.
Sumber : http://onlinebuku.com/2009/03/06/sejarah-perekonomian-indonesia/
http://zhes.wordpress.com/2011/02/28/sejarah-dan-sistem-ekonomi- indonesia/
A. Pemerintahan Orde Lama
Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI.
Kas negara kosong.
Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir.Ø Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakanØ kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperolehØ kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947Ø
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948Ø >>mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan denganØ beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
a)Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
b)Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
c)Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
d)Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.
e)Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
a)Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
b)Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
c)Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, eonomi, maupun bidang-bidang lain.
B. Pemerintahan Orde Baru
Maret 1966, Indonesia dalam era Orde Baru perhatian pemerintahan lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembaangunan 5 tahun secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara barat. Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar. Perubahan ekonomi struktural juga sangat nyata selama masa Orde Baru dimana sektor industri manufaktur meningkat setiap tahun. Dan kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik, yaitu sebagai berikut: kemampuan politik yang kuat, stabilitas ekonomi dan politik, SDM yang lebih baik, sistem politik ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barat, dan dan kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik.
C. ORDE REFORMASI
Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik. Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
a)Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
b)Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.
Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Dengan ini, maka diharapkan Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negri. Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negeri masih kurang kondusif.
Sumber : http://onlinebuku.com/2009/03/06/sejarah-perekonomian-indonesia/
http://zhes.wordpress.com/2011/02/28/sejarah-dan-sistem-ekonomi- indonesia/
Perekonomian Indonesia bab I
SISTEM EKONOMI INDONESIA
1. Sistem
Sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subyek dan obyek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.
Perbedaan penerapan sistem ekonomi dapat terjadi karena perbedaan pemilikan sumber daya maupun perbedaan sistem pemerintahan suatu negara.
Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan–aturan atau cara–cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Suatu sistem dapat diibaratkan seperti lingkaran-lingkaran kecil yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya.
Lingkaran-lingkaran kecil tersebut merupakan suatu subsistem. Subsistem tersebut saling berinteraksi dan akhirnya membentuk suatu kesatuan sistem dalam lingkaran besar yang bergerak sesuai aturan yang ada.
Sistem ekonomi dapat berfungsi sebagai :
a. Sarana pendorong untuk melakukan produksi
b. Cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan individu
c. Menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa terlaksana dengan baik.
Subyek dan obyek:
* Sistem kemayaraatan: orang atau masyarakat
* Sistem kehidupan/lingkungan: makluk hidup dan benda alam
* Sistem peralatan: barang/alat
* Sistem informasi: data, catatan, dan fakta
Perangkat kelembagaan: lembaga/wadah subyek melakukan hubungan, cara dan mekanisme yang menjalin hubungan
Tatanan/kaidah: norma/peraturan yang mengatur hubungan subyek/obyek agar berjalan serasi.
2. Sistem ekonomi dan politik
Dumairy (1996), sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.
Sistem ekonomi:
* Subyek/obyek: manusia (subyke) dan barang ekonomi (obyek)
* Perangkat kelembagaan: lembaga ekonomi formal dan non formal dan cara serta mekanisme hubungan
* Tatanan: hukum dan peraturan perekonomian
Sheridan (1998), economic system refers to the way people perform economic activities in their search for personal happiness.
Sanusi (2000) sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga/pranata (ekonomi, sosial dan ide) yang saling mempengaruhi yang ditujukan ke arah pemecahan masalah pokok setiap perekonomian… produksi, distribusi, konsumsi.
Sanusi (2000), perbedaan antar sistem ekonomi dilihat dari ciri:
a) Kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa yang dibutuhkan
b) Kebebasan masyarakat memilih lapangan kerja
c) Pengaturan pemilihan/pemakaian alat produksi
d) Pemilihan usaha yang dimanifestasikan dalam tanggungjawab manajer
e) Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh
f) Pengaturan motivasi usaha
g) Pembentukan harga barang konsumsi dan produksi
h) Penentuan pertumbuhan ekonomi
i) Pengendalian stabilitas ekonomi
j) Pengambilan keputusan
k) Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan
Benang merah hubungan sistem ekonomi dan sistem politik
KUTUB A
KONTEKS
KUTUB Z
Liberalisme
Ideoligi politik
Komunisme (menghapus hak perorangan)
Demokrasi
Rejim pemerintahan
Otokrasi atau otoriter (kekuasaan tak terbatas)
Egaliterisme (Berderajad sama)
Penyelenggaraan kenegaraan
Etatitsme (Lebih mementingkan negara)
Desentralisme
Struktur birokrasi
Sentralisme
Kapitalisme
Ideologi ekonomi
Sosialisme
Mekanisme pasar
Pengelolaan ekonomi
Perencanaan terpusat
Perbedaan sistem ekonomi suatu negara dapat ditinjau dari beberapa sudut:
* Sistem kepemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi
* Keleluasaan masyarakat untuk berkompetisi dan menerima imbalan atas prestasi kerja
* Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya
3. Kapitalisme dan Sosialisme
Sistem Ekonomi yang esktrim:
(a) Sistem ekonomi kapitalis
* Pengakuan terhadap kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi
* Kompetisi antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan
o Tidak batasan bagi individu dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya
o Campur tangan pemerintah sangat minim
o Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi
o USA
(b) Sistem ekonomi sosialis
* Kepemilikan oleh negara terhadap sumber ekonomi
* Penekanan terhadap kebersamaan dalam menjalankan dan memajukan perekonomian
o Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
o Campur tangan pemerintah sangat tinggi
o Persoalan ekonomi harus dikendalikan oleh pemerintah pusat
o USSR
(c) Sistem ekonomi campuran
* Kepemilikan oleh individu terhadap sumber ekonomi diakui negara
* Kompetisi antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan
o Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
o Campur tangan pemerintah hanya untuk bidang tertentu seperti bidang yang diperlukan oleh seluruh masyarakat (listrik dan air)
o Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi dengan beberapa hal perlu adanya campur tangan pemerintah
4. Persaingan terkendali
Untuk mengetahui sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara, maka perlu dianalisis kandungan faktor-faktor tersebut diatas.
Sistem ekonomi Indonesia (sistem persaingan terkendali);
* Bukan kapitalis dan bukan sosialis. Indoensia mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi, kecuali sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD 45.
* Pengakuan terhadap kompetisi antar individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar badan usaha untuk mencari keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang pendidikan, ketenagakerjaan, persaingan, dan membuka prioritas usaha.
* Pengakuan terhadap penerimaan imbalan oleh individu atas prestasi kerja dan badan usaha dalam mencari keuntungan. Pemerintah mengatur upah kerja minimum dan hukum perburuhan.
* Pengelolaan ekonomi tidak sepenuhnya percaya kepada pasar. Pemerintah juga bermain dalam perekonomian melalui BUMN dan BUMD serta departemen teknis untuk membantu meningkatkan kemampuan wirausahawan (UKM) dan membantu permodalan.
5. Kadar Kapitalisme dan Sosialisme
Unsur kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dari sudut berikut ini:
(a) Pendekatan faktual struktural yakni menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian
Pendekatan untuk mengukur kadar campur tangan pemerintah menggunakan kesamaan Agregat Keynesian.
Y = C + I + G + (X-M)
Y adalah pendatan nasional.
Berdasarkan humus tersebut dapat dilihat peranan pemerintah melalui variable G (pengeluaran pemerintah) dan I (investasi yang dilakukan oleh pemerintah) serta (X-M) yang dilakukan oleh pemerintah.
Pengukuran kadar pemerintah juga dapat dilihat dari peranan pemerintah secara sektoral terutama dalam pengaturan bisnis dan penentuan harga. Pemerintah hampir mengatur bisnis dan harga untuk setiap sector usaha.
(b) Pendekatan sejarah yakni menelusuri pengorganisasian perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu.
Berdasarkan sejarah, Indonesia dalam pengeloaan ekonomi tidak pernah terlalu berat kepada kapitalisme atau sosialisme.
Percobaan untuk mengikuti sistem kapitalis yang dilakukan oleh berbagai kabinet menghasilkan keterpurukan ekonomi hinggá akhir tahun 1959.
Percobaan untuk mengikuti sistem sosialis yang dilakukan oleh Presiden I menghasilkan keterpurukan ekonomi hiinggá akhir tahun 1965.
Sumber : http://deryanpadu.wordpress.com/2011/02/19/sistem-ekonomi-indonesia/ http://thinkquantum.wordpress.com/2009/12/08/pengertian-sistem-ekonom
1. Sistem
Sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subyek dan obyek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.
Perbedaan penerapan sistem ekonomi dapat terjadi karena perbedaan pemilikan sumber daya maupun perbedaan sistem pemerintahan suatu negara.
Sistem ekonomi merupakan perpaduan dari aturan–aturan atau cara–cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Suatu sistem dapat diibaratkan seperti lingkaran-lingkaran kecil yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya.
Lingkaran-lingkaran kecil tersebut merupakan suatu subsistem. Subsistem tersebut saling berinteraksi dan akhirnya membentuk suatu kesatuan sistem dalam lingkaran besar yang bergerak sesuai aturan yang ada.
Sistem ekonomi dapat berfungsi sebagai :
a. Sarana pendorong untuk melakukan produksi
b. Cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan individu
c. Menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa terlaksana dengan baik.
Subyek dan obyek:
* Sistem kemayaraatan: orang atau masyarakat
* Sistem kehidupan/lingkungan: makluk hidup dan benda alam
* Sistem peralatan: barang/alat
* Sistem informasi: data, catatan, dan fakta
Perangkat kelembagaan: lembaga/wadah subyek melakukan hubungan, cara dan mekanisme yang menjalin hubungan
Tatanan/kaidah: norma/peraturan yang mengatur hubungan subyek/obyek agar berjalan serasi.
2. Sistem ekonomi dan politik
Dumairy (1996), sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.
Sistem ekonomi:
* Subyek/obyek: manusia (subyke) dan barang ekonomi (obyek)
* Perangkat kelembagaan: lembaga ekonomi formal dan non formal dan cara serta mekanisme hubungan
* Tatanan: hukum dan peraturan perekonomian
Sheridan (1998), economic system refers to the way people perform economic activities in their search for personal happiness.
Sanusi (2000) sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga/pranata (ekonomi, sosial dan ide) yang saling mempengaruhi yang ditujukan ke arah pemecahan masalah pokok setiap perekonomian… produksi, distribusi, konsumsi.
Sanusi (2000), perbedaan antar sistem ekonomi dilihat dari ciri:
a) Kebebasan konsumen dalam memilih barang dan jasa yang dibutuhkan
b) Kebebasan masyarakat memilih lapangan kerja
c) Pengaturan pemilihan/pemakaian alat produksi
d) Pemilihan usaha yang dimanifestasikan dalam tanggungjawab manajer
e) Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh
f) Pengaturan motivasi usaha
g) Pembentukan harga barang konsumsi dan produksi
h) Penentuan pertumbuhan ekonomi
i) Pengendalian stabilitas ekonomi
j) Pengambilan keputusan
k) Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan
Benang merah hubungan sistem ekonomi dan sistem politik
KUTUB A
KONTEKS
KUTUB Z
Liberalisme
Ideoligi politik
Komunisme (menghapus hak perorangan)
Demokrasi
Rejim pemerintahan
Otokrasi atau otoriter (kekuasaan tak terbatas)
Egaliterisme (Berderajad sama)
Penyelenggaraan kenegaraan
Etatitsme (Lebih mementingkan negara)
Desentralisme
Struktur birokrasi
Sentralisme
Kapitalisme
Ideologi ekonomi
Sosialisme
Mekanisme pasar
Pengelolaan ekonomi
Perencanaan terpusat
Perbedaan sistem ekonomi suatu negara dapat ditinjau dari beberapa sudut:
* Sistem kepemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi
* Keleluasaan masyarakat untuk berkompetisi dan menerima imbalan atas prestasi kerja
* Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya
3. Kapitalisme dan Sosialisme
Sistem Ekonomi yang esktrim:
(a) Sistem ekonomi kapitalis
* Pengakuan terhadap kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi
* Kompetisi antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan
o Tidak batasan bagi individu dalam menerima imbalan atas prestasi kerjanya
o Campur tangan pemerintah sangat minim
o Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi
o USA
(b) Sistem ekonomi sosialis
* Kepemilikan oleh negara terhadap sumber ekonomi
* Penekanan terhadap kebersamaan dalam menjalankan dan memajukan perekonomian
o Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
o Campur tangan pemerintah sangat tinggi
o Persoalan ekonomi harus dikendalikan oleh pemerintah pusat
o USSR
(c) Sistem ekonomi campuran
* Kepemilikan oleh individu terhadap sumber ekonomi diakui negara
* Kompetisi antar individu dalam memenihi kebutuhan hidup dan persaingan antar badan usaha untuk mengejar keuntungan
o Imbalan yang diterima oleh individu berdasarkan kebutuhan, bukan prestasi kerja
o Campur tangan pemerintah hanya untuk bidang tertentu seperti bidang yang diperlukan oleh seluruh masyarakat (listrik dan air)
o Mekanisme pasar akan menyelesaikan persoalan ekonomi dengan beberapa hal perlu adanya campur tangan pemerintah
4. Persaingan terkendali
Untuk mengetahui sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara, maka perlu dianalisis kandungan faktor-faktor tersebut diatas.
Sistem ekonomi Indonesia (sistem persaingan terkendali);
* Bukan kapitalis dan bukan sosialis. Indoensia mengakui kepemilikan individu terhadap sumber ekonomi, kecuali sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara sesuai dengan UUD 45.
* Pengakuan terhadap kompetisi antar individu dalam meningkatkan taraf hidup dan antar badan usaha untuk mencari keuntungan, tapi pemerintah juga mengatur bidang pendidikan, ketenagakerjaan, persaingan, dan membuka prioritas usaha.
* Pengakuan terhadap penerimaan imbalan oleh individu atas prestasi kerja dan badan usaha dalam mencari keuntungan. Pemerintah mengatur upah kerja minimum dan hukum perburuhan.
* Pengelolaan ekonomi tidak sepenuhnya percaya kepada pasar. Pemerintah juga bermain dalam perekonomian melalui BUMN dan BUMD serta departemen teknis untuk membantu meningkatkan kemampuan wirausahawan (UKM) dan membantu permodalan.
5. Kadar Kapitalisme dan Sosialisme
Unsur kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam sistem ekonomi Indonesia dapat dilihat dari sudut berikut ini:
(a) Pendekatan faktual struktural yakni menelaah peranan pemerintah dalam perekonomian
Pendekatan untuk mengukur kadar campur tangan pemerintah menggunakan kesamaan Agregat Keynesian.
Y = C + I + G + (X-M)
Y adalah pendatan nasional.
Berdasarkan humus tersebut dapat dilihat peranan pemerintah melalui variable G (pengeluaran pemerintah) dan I (investasi yang dilakukan oleh pemerintah) serta (X-M) yang dilakukan oleh pemerintah.
Pengukuran kadar pemerintah juga dapat dilihat dari peranan pemerintah secara sektoral terutama dalam pengaturan bisnis dan penentuan harga. Pemerintah hampir mengatur bisnis dan harga untuk setiap sector usaha.
(b) Pendekatan sejarah yakni menelusuri pengorganisasian perekonomian Indoensia dari waktu ke waktu.
Berdasarkan sejarah, Indonesia dalam pengeloaan ekonomi tidak pernah terlalu berat kepada kapitalisme atau sosialisme.
Percobaan untuk mengikuti sistem kapitalis yang dilakukan oleh berbagai kabinet menghasilkan keterpurukan ekonomi hinggá akhir tahun 1959.
Percobaan untuk mengikuti sistem sosialis yang dilakukan oleh Presiden I menghasilkan keterpurukan ekonomi hiinggá akhir tahun 1965.
Sumber : http://deryanpadu.wordpress.com/2011/02/19/sistem-ekonomi-indonesia/ http://thinkquantum.wordpress.com/2009/12/08/pengertian-sistem-ekonom
Rabu, 24 November 2010
Observasi Usaha Toko Kue Mahkota Rasa
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kebutuhan makanan ringan saat ini menjadi hal yang dinikmati. Hal ini tidak saja berlaku bagi pencinta makanan ringan, tetapi telah merambah ke hampir semua lapisan masyarakat. Salah satu makanan tersebut adalah kue kering dan kue basah.
Toko Mahkota Rasa adalah salah satu tempat proses pembuatan kue kering dan kue basah. Mahkota Rasa merupakan jenis usaha yang berupaya mengakomodir kebutuhan masyarakat lewat sajian menu yang bervariasi.
Oleh karena itu kami membuat laporan observasi untuk tugas softskill dalam mata kuliah Pengantar Bisnis.
1.2 Sasaran
Pembuatan laporan ini ditujukan kepada seluruh masyarakat khususnya generasi bangsa untuk tetap mau melestarikan jenis makanan tradisional yang ada di bangsa kita, yang merupakan kekayaan sekaligus merupakan ciri dari bangsa Indonesia sendiri. Serta untuk mengajak masyarakat agar mau membeli makanan tradisional supaya makanan tradisional di negara kita tidak punah.
BAB II
PROSES PRODUKSI
2.1 Sejarah
Mahkota Rasa yaitu toko yang memproduksi kue kering dan kue basah. Berlokasi di Setia Darma 2 Tambun Selatan. Toko Mahkota Rasa berdiri sejak 10 tahun yang lalu. Yang didirikan oleh Bpk. Ahmad Nuri dengan modal utama Rp. 20.000.000. Pengalaman pemilik yaitu berjualan ager-ager di pasar Senen, oleh karena itu Bpk. Ahmad Nuri mendirikan usaha toko kue. Toko kue Mahkota Rasa mempunyai 3 cabang yaitu di Kranco Indah (Jakarta), Komseko (Kramat Jati), dan Tambun (Bekasi). Pertama yang dijual di toko tersebut adalah kue putri ayu, semakin lama semakin bertambah jenis kue yang diproduksi oleh toko kue Mahkota Rasa.
Bpk. Ahmad Nuri merekrut 6 orang karyawan di cabang Tambun. Modal pembuatan kue dalam satu hari ± Rp. 1.000.000. dan keuntungan dalam satu hari ± Rp. 2.000.000. Toko kue Mahkota Rasa dibuka dalam waktu 24 jam setiap hari, kecuali hari Raya Idul Fitri. Jadi karyawan dibagi 2 kelompok, menjadi 2 shift.
2.2 Jenis dan Harga Dagangan
a. Putri ayu m. Sus
b. Lemper n. Bolu gula merah
c. Bugis o. Srikaya
d. Talam p. Bakwan
e. Nagasari q. Pastel
f. Cente manis r. Cucur
g. Kue Ku s. Pepe lapis
h. Risol t. Onde-onde
i. Ager-ager u. Bolu kukus
j. Lumpur v. Lopis
k. Martabak telor w. Putu mayang
l. Ba’pau
Harga kue yang dijual mulai dari harga Rp. 700,- sampai dengan Rp. 1.000,-.
2.3 Bahan dan Alat yang Dibutuhkan
• Bahan
Dalam 1 hari toko kue Mahkota Rasa membutuhkan bahan :
- Tepung terigu 15 kg - Kentang
- Tepung beras 8 kg - Wortel
- Tepung ketan 16 kg - Kulit risol
- Gula 15 kg - Telor 1 ½ kg
- Maizena - Daun pisang
- Minyak goreng 3 kg - Kelapa
• Alat
- Kompor - Pisau
- Tabung gas - Talenan
- Kuali besar - Mixer
- Dandang besar - Saringan
- Ember
2.4 Proses Pembuatan
Salah satu proses pembuatan kue yang dijual di toko kue Mahkota Rasa yaitu kue Talam, proses pembuatannya sebagai berikut :
- Dibutuhkan santan 4 gayung.
- Tepung beras 2 bungkus.
- Sagu 2 kg.
- Vanili secukupnya.
- Gula 2 kg.
- Garam secukupnya.
- Semua bahan di masukkan dalam 1 tempat.
- Lalu diaduk hingga rata.
- Setelah itu disaring supaya bersih, lalu langsung dibagi ke 2 tempat/cetakan dan setiap cetakan diberi pewarna makanan yaitu hijau dan coklat.
- Kemudian diberi pasta.
Cetakan pertama dikukus hingga matang, setelah itu dimasukkan adonan kedua lalu dikukus hingga matang.
2.5 Strategi Pemasaran
Toko kue Mahkota Rasa mempunyai strategi pemasaran dengan membuat spanduk dan sumber informasi dari mulut ke mulut. Tempatnya strategis, karena banyak angkutan umum yang melewati toko tersebut dan banyak masyarakat yang lewat atau berjalan kaki. Toko kue Mahkota Rasa juga menerima pesanan kue, jadi apabila pelanggan ingin memesan kue datang langsung ke toko tersebut.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Toko kue Mahkota Rasa adalah jenis usaha yang banyak diminati kalangan masyarakat. Mempunyai banyak variasi menu kue. Salah satu mempertahankan usaha tersebut yaitu dengan menciptakan menu baru agar masyarakat tidak jenuh.
3.2 Saran
- Usaha ini diharapkan memperbanyak cabang-cabang di daerah-daerah tertentu.
- Lebih meningkatkan kualitas dan variasi menu.
- Sistem pemasarannya lebih diperluas lagi agar masyarakat lebih tahu kue-kue tradisional, supaya kue tradisional tidak punah di Indonesia.
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kebutuhan makanan ringan saat ini menjadi hal yang dinikmati. Hal ini tidak saja berlaku bagi pencinta makanan ringan, tetapi telah merambah ke hampir semua lapisan masyarakat. Salah satu makanan tersebut adalah kue kering dan kue basah.
Toko Mahkota Rasa adalah salah satu tempat proses pembuatan kue kering dan kue basah. Mahkota Rasa merupakan jenis usaha yang berupaya mengakomodir kebutuhan masyarakat lewat sajian menu yang bervariasi.
Oleh karena itu kami membuat laporan observasi untuk tugas softskill dalam mata kuliah Pengantar Bisnis.
1.2 Sasaran
Pembuatan laporan ini ditujukan kepada seluruh masyarakat khususnya generasi bangsa untuk tetap mau melestarikan jenis makanan tradisional yang ada di bangsa kita, yang merupakan kekayaan sekaligus merupakan ciri dari bangsa Indonesia sendiri. Serta untuk mengajak masyarakat agar mau membeli makanan tradisional supaya makanan tradisional di negara kita tidak punah.
BAB II
PROSES PRODUKSI
2.1 Sejarah
Mahkota Rasa yaitu toko yang memproduksi kue kering dan kue basah. Berlokasi di Setia Darma 2 Tambun Selatan. Toko Mahkota Rasa berdiri sejak 10 tahun yang lalu. Yang didirikan oleh Bpk. Ahmad Nuri dengan modal utama Rp. 20.000.000. Pengalaman pemilik yaitu berjualan ager-ager di pasar Senen, oleh karena itu Bpk. Ahmad Nuri mendirikan usaha toko kue. Toko kue Mahkota Rasa mempunyai 3 cabang yaitu di Kranco Indah (Jakarta), Komseko (Kramat Jati), dan Tambun (Bekasi). Pertama yang dijual di toko tersebut adalah kue putri ayu, semakin lama semakin bertambah jenis kue yang diproduksi oleh toko kue Mahkota Rasa.
Bpk. Ahmad Nuri merekrut 6 orang karyawan di cabang Tambun. Modal pembuatan kue dalam satu hari ± Rp. 1.000.000. dan keuntungan dalam satu hari ± Rp. 2.000.000. Toko kue Mahkota Rasa dibuka dalam waktu 24 jam setiap hari, kecuali hari Raya Idul Fitri. Jadi karyawan dibagi 2 kelompok, menjadi 2 shift.
2.2 Jenis dan Harga Dagangan
a. Putri ayu m. Sus
b. Lemper n. Bolu gula merah
c. Bugis o. Srikaya
d. Talam p. Bakwan
e. Nagasari q. Pastel
f. Cente manis r. Cucur
g. Kue Ku s. Pepe lapis
h. Risol t. Onde-onde
i. Ager-ager u. Bolu kukus
j. Lumpur v. Lopis
k. Martabak telor w. Putu mayang
l. Ba’pau
Harga kue yang dijual mulai dari harga Rp. 700,- sampai dengan Rp. 1.000,-.
2.3 Bahan dan Alat yang Dibutuhkan
• Bahan
Dalam 1 hari toko kue Mahkota Rasa membutuhkan bahan :
- Tepung terigu 15 kg - Kentang
- Tepung beras 8 kg - Wortel
- Tepung ketan 16 kg - Kulit risol
- Gula 15 kg - Telor 1 ½ kg
- Maizena - Daun pisang
- Minyak goreng 3 kg - Kelapa
• Alat
- Kompor - Pisau
- Tabung gas - Talenan
- Kuali besar - Mixer
- Dandang besar - Saringan
- Ember
2.4 Proses Pembuatan
Salah satu proses pembuatan kue yang dijual di toko kue Mahkota Rasa yaitu kue Talam, proses pembuatannya sebagai berikut :
- Dibutuhkan santan 4 gayung.
- Tepung beras 2 bungkus.
- Sagu 2 kg.
- Vanili secukupnya.
- Gula 2 kg.
- Garam secukupnya.
- Semua bahan di masukkan dalam 1 tempat.
- Lalu diaduk hingga rata.
- Setelah itu disaring supaya bersih, lalu langsung dibagi ke 2 tempat/cetakan dan setiap cetakan diberi pewarna makanan yaitu hijau dan coklat.
- Kemudian diberi pasta.
Cetakan pertama dikukus hingga matang, setelah itu dimasukkan adonan kedua lalu dikukus hingga matang.
2.5 Strategi Pemasaran
Toko kue Mahkota Rasa mempunyai strategi pemasaran dengan membuat spanduk dan sumber informasi dari mulut ke mulut. Tempatnya strategis, karena banyak angkutan umum yang melewati toko tersebut dan banyak masyarakat yang lewat atau berjalan kaki. Toko kue Mahkota Rasa juga menerima pesanan kue, jadi apabila pelanggan ingin memesan kue datang langsung ke toko tersebut.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Toko kue Mahkota Rasa adalah jenis usaha yang banyak diminati kalangan masyarakat. Mempunyai banyak variasi menu kue. Salah satu mempertahankan usaha tersebut yaitu dengan menciptakan menu baru agar masyarakat tidak jenuh.
3.2 Saran
- Usaha ini diharapkan memperbanyak cabang-cabang di daerah-daerah tertentu.
- Lebih meningkatkan kualitas dan variasi menu.
- Sistem pemasarannya lebih diperluas lagi agar masyarakat lebih tahu kue-kue tradisional, supaya kue tradisional tidak punah di Indonesia.
Minggu, 31 Oktober 2010
PENGERTIAN DAN KONSEP PEMASARAN
universitas gunadarma
PENGERTIAN DAN KONSEP PEMASARAN
Pengertian Pemasaran
Pemasaran dan produksi merupakan fungsi pokok bagi Semua perusahaan berusaha meniproduksi dan memasarkan jasa untuk memenuhi kebuluhan konsumen. Kenyataannya., pemasaran merupaka konsep yang menyeluruh, sedangkan istilah yang lain tersebut hariya merupakan satu bagian, satu kegiatan dalam sistem pemasaran secara kese1uruhan. Jadi pemasaran merupakan keseluruhan dari pengertian tentang :
-penjualan
-perdagangan
-disiribusi
Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk ,merencanakan, memerlukan, harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada petnbeli yang ada maupun pernbeli potensial
Keputusan-keputusan dalam pemasaran harus dibuat untuk menentukan produk dan pasarnya, harganya, dan prornosinya. Kegiatan pemasaran tidak bermula pada saat selesainya proses produksi, juga tidak berakhir pada saat penjudan dilakukan. Perusahaan harus dapat memberikan kepuasan kepada konsumen jika mengharapkan usahanya dapat berjdan terus, atau konsumen mempunyai pandangan yang baik terhadap perusahaan. Jadi, jaminan yang baik atas barang dan jasa dapat dilakukan sesudah penjudan.
Penciptaan Faedah Bagi Konsumen
Pemasaran adalah termasuk salah satu kegiatan dalam perekonomian dan membantu dalam penciptaan nilai ekonomi. Sedangkan nilai ekonorni itu sendiri akan menentukan harga barang dan jasa bagi individu-individu . Selain pemasaran, kegiatan lain yang dapat menciptakan nilai ekonomi adalah :
- Produksi yang membuat barang-barang.
- Konsumsi yag menggunakan barang-barang tersebut.
Dalam hal ni pemasaran berada di antara produksi dan konsumsi, ini berarti bahwa pemasaran menjadi penghubung antara kedua faktor tersebut. Dalam kondisi perekonomian seperti sekarang ini , tanpa adanya pemasaran orang sulit mencapai tujuan konsumsi yang memuaskan. Penjual berada di pihak yang menjdankan kegiatan pemasaran (juga kegiatan produksi) dan pembeli berada pacla titik konsumsi. Oleh karena itu perusahaan harus dapat menciptakan faedah (utility) bagi konsumen. Faedah (utility) adala hkekuatan dari suatu produk atau jasa unutk memuaskan kebutuhan. Perusahaan dapat menciptakan. lima macam faedah, yakni : (1) faedah bentuk (form utility), (2) faedah waktu (time utility), (3) faedah tempat (place utility), (4) faedah milik (ownership utility), dan (5) faedah informasi (information utility)
1. Faedah Waktu
Faedah waktu dapat diciptakan dengan menyediakan produk pada saat konsurnen membutuhkan untuk membelinya. mi memenlukan suatu riset pemasaran untuk menentukan jenis produk apakah yang diinginkan oleh konsumen pada suatu saat. Jadi produk yang ditawarkan han elalu siap pada saat diperlukan oleh konsumen.
2. Faedah Tempat
Faedah tempat merupakan faedah yang diciprakan dengan menyediakan produk pada tempal yang strategis apabila konsumen ingin membelinya, Jadi, penjual berusaha untuk rnenentukan lokasi persediaan produknya sedekat mungkin dengan konsumen.
3. Faedah Milik
Faedah milik diciptakan dengan mempersiapkan pemindahan hak milik dan penjual kepada pembeli. Pada prinsipnya, transaksi jua]-belj yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sudah dapat menciptakan faedah rnilik meskipun secara fisik produknya beluni berada di tangan pembeli.
4. Faedah Informasi
Faedah informasj diciptakan clengan mmberikarn informasi tentang penawaran suatu produk kepada konsumen. Jadi, konsumen akan lebih mernahami tentang produk yang ditawarkan oleh perusahaan sehingga lebib mudah dalam mengambil keputusan untuk mernbelinya. Dalam kegiatan pemasaran, pemberian informasi tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan promosi.
Konsep Pemasaran
Konsep pemasaran (marketing concept) merupakan falsafah perusahaan yang menyatakan bahwa pemasaran keinginan pembeli adalah syarat utama bagi kelangsungan hidup perusahaan. Segala kegiatan perusahaan di bidang produksi, teknik, keuangan, dan pemasaran diarahkan pada usaha untuk mengetahui keinginan pembeli dan kemudian memuaskan keinginan tersebut dengan
PENGERTIAN DAN KONSEP PEMASARAN
Pengertian Pemasaran
Pemasaran dan produksi merupakan fungsi pokok bagi Semua perusahaan berusaha meniproduksi dan memasarkan jasa untuk memenuhi kebuluhan konsumen. Kenyataannya., pemasaran merupaka konsep yang menyeluruh, sedangkan istilah yang lain tersebut hariya merupakan satu bagian, satu kegiatan dalam sistem pemasaran secara kese1uruhan. Jadi pemasaran merupakan keseluruhan dari pengertian tentang :
-penjualan
-perdagangan
-disiribusi
Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk ,merencanakan, memerlukan, harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada petnbeli yang ada maupun pernbeli potensial
Keputusan-keputusan dalam pemasaran harus dibuat untuk menentukan produk dan pasarnya, harganya, dan prornosinya. Kegiatan pemasaran tidak bermula pada saat selesainya proses produksi, juga tidak berakhir pada saat penjudan dilakukan. Perusahaan harus dapat memberikan kepuasan kepada konsumen jika mengharapkan usahanya dapat berjdan terus, atau konsumen mempunyai pandangan yang baik terhadap perusahaan. Jadi, jaminan yang baik atas barang dan jasa dapat dilakukan sesudah penjudan.
Penciptaan Faedah Bagi Konsumen
Pemasaran adalah termasuk salah satu kegiatan dalam perekonomian dan membantu dalam penciptaan nilai ekonomi. Sedangkan nilai ekonorni itu sendiri akan menentukan harga barang dan jasa bagi individu-individu . Selain pemasaran, kegiatan lain yang dapat menciptakan nilai ekonomi adalah :
- Produksi yang membuat barang-barang.
- Konsumsi yag menggunakan barang-barang tersebut.
Dalam hal ni pemasaran berada di antara produksi dan konsumsi, ini berarti bahwa pemasaran menjadi penghubung antara kedua faktor tersebut. Dalam kondisi perekonomian seperti sekarang ini , tanpa adanya pemasaran orang sulit mencapai tujuan konsumsi yang memuaskan. Penjual berada di pihak yang menjdankan kegiatan pemasaran (juga kegiatan produksi) dan pembeli berada pacla titik konsumsi. Oleh karena itu perusahaan harus dapat menciptakan faedah (utility) bagi konsumen. Faedah (utility) adala hkekuatan dari suatu produk atau jasa unutk memuaskan kebutuhan. Perusahaan dapat menciptakan. lima macam faedah, yakni : (1) faedah bentuk (form utility), (2) faedah waktu (time utility), (3) faedah tempat (place utility), (4) faedah milik (ownership utility), dan (5) faedah informasi (information utility)
1. Faedah Waktu
Faedah waktu dapat diciptakan dengan menyediakan produk pada saat konsurnen membutuhkan untuk membelinya. mi memenlukan suatu riset pemasaran untuk menentukan jenis produk apakah yang diinginkan oleh konsumen pada suatu saat. Jadi produk yang ditawarkan han elalu siap pada saat diperlukan oleh konsumen.
2. Faedah Tempat
Faedah tempat merupakan faedah yang diciprakan dengan menyediakan produk pada tempal yang strategis apabila konsumen ingin membelinya, Jadi, penjual berusaha untuk rnenentukan lokasi persediaan produknya sedekat mungkin dengan konsumen.
3. Faedah Milik
Faedah milik diciptakan dengan mempersiapkan pemindahan hak milik dan penjual kepada pembeli. Pada prinsipnya, transaksi jua]-belj yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sudah dapat menciptakan faedah rnilik meskipun secara fisik produknya beluni berada di tangan pembeli.
4. Faedah Informasi
Faedah informasj diciptakan clengan mmberikarn informasi tentang penawaran suatu produk kepada konsumen. Jadi, konsumen akan lebih mernahami tentang produk yang ditawarkan oleh perusahaan sehingga lebib mudah dalam mengambil keputusan untuk mernbelinya. Dalam kegiatan pemasaran, pemberian informasi tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan promosi.
Konsep Pemasaran
Konsep pemasaran (marketing concept) merupakan falsafah perusahaan yang menyatakan bahwa pemasaran keinginan pembeli adalah syarat utama bagi kelangsungan hidup perusahaan. Segala kegiatan perusahaan di bidang produksi, teknik, keuangan, dan pemasaran diarahkan pada usaha untuk mengetahui keinginan pembeli dan kemudian memuaskan keinginan tersebut dengan
Jumat, 22 Oktober 2010
Pengertian Organisasi
PENGERTIAN ORGANISASI
§ Apakah yang Dimaksud dengan Organisasi
Menurut Boone dan Kurtz, organisasi didefinisikan sebagai berikut :
Organisasi adalah suatu proses tersusun yang orang-orangnya berinteraksi untuk mencapai tujuan.
Definisi organisasi itu mencakup tiga elemen pokok, yaitu :
1. Interaksi manusia
2. Kegiatan mengarah pada tujuan
3. Struktur
ORGANISASI FORMAL DAN INFORMAL
§ Organisasi Formal
Organisasi formal merupakan system tugas, hubungan wewenang, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban yang dirancang oleh manajemen agar pekerjaan dapat dilakukan.
Struktur informal ini dibuat untuk meliput pekerjaan yang harus dilakukan dan memberikan suatu kerangka bagi perilaku pekerjaan.
Organisasi formal merupakan bagian yang dapat dilihat pada bagan organisasi. Sedangkan organisasi informal tidak. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan struktur organisasi formal adalah :
1. Wewenang
2. Tanggung jawab
3. Pertanggung jawaban
4. Delegasi
5. Koordinasi
§ Organisasi Informal
Organisasi Informal selalu ada dalam setiap organisasi keberadaannya tidak direncanakan, terjadi atas dasar keakraban dan hubungan-hubungan baik menyangkut bidang pekerjaan ataupun tidak.
Organisasi Informal adalah suatu jaringan hubungan pribadi dan sosial yang mungkin tidak dilakukan atas dasar hubungan wewenang formal.
Organisasi informal terjadi dalam semua perusahaan karena adanya interaksi manusia, dan orang akan selalu berinteraksi serta membentuk keakraban.
Dalam kelompok kerja terdapat tiga kategori karawan, yaitu :
1. Anggota-anggota kelompok dalam (inner group)
2. Anggota-anggota kelompok pinggir (fringe group)
3. Anggota-anggota kelompok luar (out group)
Organisasi informal tidak selalu menyebabkan jeleknya pelaksanaan kerja. Kadang-kadang organisasi informal justru merupakan cara terbaik untuk memberi informasi yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas.
§ Sentralisasi VS Desentralisasi
Organisasi yang Disentralisir
Organisasi manajemen yang disentralisir merupakan sebuah sistem yang wewenang serta pengendaliannya dipegang di suatu pusat, biasanya eksekutif puncak.
Beberapa kebaikan organisasi yang disentralisir adalah :
1. Bahwa pengendalian yang lebih efektif dapat dilakukan
2. Cenderung memperpendek jangka pengambilan keputusan
3. Memungkinkan bagi seluruh unit untuk mengikuti suatu rencana tindakan yang seragam.
Sedangkan keburukannya dapat disebutkan disini antara lain :
1. Jika perusahaan berkembang dengan pesat, maka beban kerja pada eksekutif puncak menjadi terlalu banyak.
2. Organisasi yang disentarilisir hanya memberi pengalaman sedikit kepada para manajer muda dalam pengambilan keputusan.
Sebenarnya semua keputusan penting diambil oleh manajemen puncak.
Organisasi yang Didesentralisir
Manajemen yang didesentralisir merupakan suatu usaha sistematis untuk mendelegasikan kepada jenjang bawah semua wewenang kecuali yang harus dilaksanakan pada jenjang tertinggi. Didesentralisir diterapkan dengan alasan yang berbeda.
STRUKTUR ORGANISASI DAN PENYUSUNANNYA
Setiap struktur organisasi akan lebih dulu memusatkan perhatian pada kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
Struktur organisasi yang ditentukan dengan baik juga harus mendukung moral karyawan. Karyawan yang mengetahui tentang apa yang diharapkan dari pekerjaan, siapa atasannya, dan bagaimana pekerjaan itu cocok dengan struktur organisasi keseluruhan, semuanya diarahkan untuk membentuk angkatan kerja yang loyal dan harmonis.
§ Pembentukan Struktur Organisasi
Struktur organisasi formal didasarkan pada analisa dari tiga elemen kunci setiap organisasi, yaitu :
1. Interaksi kemanusiaan
2. Kegiatan yang terarah ke tujuan
3. Struktur
Manajemen harus mengkoordinir kegiatan-kegiatan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi.
Tujuan perusahaan sering bersifat luas dan tidak memberikan ciri kegiatan kerja secara individual. Akibatnya, tujuan-tujuan itu harus dipecah kedalam tujuan-tujuan khusus untuk setiap karyawan dalam perusahaan.
Hierarki Tujuan
Hierarki tujuan organisasi berlingkup dari tujuan perusahaan keseluruhan sampai tujuan-tujuan khusus yang ditetapkan untuk masing-masing karyawan. Tujuan-tujuan yang lebih luas menyangkut kemampulabaan, penjualan, pangsa pasar, dan jasa dipecah kedalam tujuan-tujuan untuk masing-masing divisi, masing-masing pabrik, masing-masingdepartemen, masing-masing kelompok kerja, dan masing-masing karyawan individual.
Jumlah jenjang dalam hierarki bergantung pada besarnya dan kekomplekan perusahaan. Perusahaan yang lebih kecil biasanya mempunyai jenjang lebih sedikit disbanding perusahaan besar.
Departementalisasi
Pembentukan struktur organisasi dimulai dengan penganalisisan kegiatan-kegiatan utama organisasi. Dikebanyakan perusahaan kegiatan ini berupa produksi, pemasaran, pembelanjaan, dan personalia. Masing-masing kegiatan ditugaskan ke departemen atau bagian yang berbeda dalam perusahaan termasuk manajer dan karyawannya.
Wewenang dan Tanggung Jawab
Dengan tumbuhnya organisasi, manajer harus menugaskan sebagian kegiatannya kepada bawahannya agar dapat mencurahkan waktunya pada fungsi-fungsi manajerial. Tindakan menugaskan kegiatan kepada bawahan ini disebut pendelegasian.
Dalam pendelegasian kegiatan, manajer memberikan tanggung jawab kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditugaskannya. Disamping tanggung jawab, bawahan juga diberi wewenang yang sepadan dengan tanggung jawab tersebut. Setelah melakukan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, bawahan harus memberikan pertanggungjawaban kepada atasannya.
Berapa Banyak Bawahan yang Harus Ada di Bawah Seorang Manajer ?
Salah satu alasan untuk departementalisasi adalah terbatasnya jumlah kegiatan yang dapat dilakukan oleh manajer disamping juga jumlah bawahan yang dapat disupervisi secara efektif. Rentangan pengendalian (Span of Control) merupakan jumlah optimal bawahan yang dapat dikelola oleh seorang manajer.
Faktor-faktor kritis dalam menentukan rentangan pengendalian yang optimal adalah :
1. Jenis pekerjaan
2. Pelatihan karyawan
3. Kemampuan manajer
4. Efektifitas komunikasi
Komunikasi yang jelas sangat penting berfungsinya organisasi secara lancer.
Menghindari Pertumbuhan Organisasi yang Tidak Perlu
Dengan meningkatnya kekomplekan dan ukuran organisasi muncul kecenderungan untuk menambah personalia atasan dan spesialis. Kecenderungan ini bersifat alami seperti yang dapat terjadi dalam desentralisasi dan para manajer mengetahui bahwa rentang pengendalian mereka terbatas. Akan tetapi perencana organisasi harus yaki bahwa jenjang manajer baru dan beberapa penasehat teknis sangat diperlukan, atau akan terjadi kenaikan sedikit dalam keluaran produksi atau efisiensi.
Seorang filusuf dan sejarahwan Inggris bernama C. Northcote Parkinson menjelaskan kecenderungan tersebut dalam bukunya Parkinson’s Law : “Pekerjaan itu meningkat sedemikian rupa sehingga mengisi waktu yang tesedia untuk penyelesaiannya.
Mengapa terjadi kecenderungan untuk menambah karyawan pada tingkat yang lebih tinggi dibanding penungkatan pekerjaan ? Menurut Parkinson, penyebabnya terletak pada :
1. Keinginan manajer sendiri untuk membangun “kerajaan” dengan menambah bawahan.
2. Kerja tulis yang diciptakan oleh adanya kesempatan kerja dari karyawan tambahan.
§ Bentuk-Bentuk Struktur Organisasi
a. Kebaikan Organisasi Garis
· Adanya kesatuan dalam pimpinan dan perintah.
· Pimpinan dapat lebih cepat dalam mengambil keputusan, sebab tidak perlu membicarakannya dengan orang lain.
· Pimpinan dapat lebih cepat dalam memberikan perintah, sebab perintah tersebut dapat diberikan langsung pada bawahan.
· Menghemat biaya, sebab pengwasan dari berbagai kegiatan hanya dilakukan oleh seorang saja.
b. Keburukan Organisasi Garis
· Sering terdapat birokrasi yang menghambat jalannya perusahaan.
· Tidak hanya spesialisasi menyebabkan tugas yang berat bagi para petugas sehingga kurang efisien.
· Kurangnya kerjasama di antara masing-masing bagian.
§ Organisasi Garis dan Staf
Organisasi garis dan staf ini merupakan kombinasi yang diambilkan dari keuntungan-keuntungan adanya pengawasan secara langsung dan spesialisasi dalam perusahaan.
Tugas kepala-kepala bagian yang semakin berat memerlukan bantuan para ahli (spesialis) yang dapat memberikan saran-saran dalam beberapa fungsi. Untuk ini dapatlah dibentuk staf. Selain memberi saran kepada pimpinan ataupun kepala-kepala bagian, mereka tidak mempunyai kekuasaan dalam pemberian perintah.
Hubungan antara pimpinan dengan bawahan langsung seperti ini dinamakan hubungan garis.
Hubungan mereka tidak langsung, maka dalam hal ini manajer-manajer tersebut bertindak sebagai staf, dan hubungan yang terjadi adalah hubungan staf.
a. Kebaikan Organisasi Garis dan Staf
· Pimpinan lebih leluasa dalam memberikan saran terhadap tugas khusus diluar bagiannya.
· Staf dapat membantu untuk mengatasi berbagai persoalan sehingga akan memperingan pekerjaan dan meningkatkan efisiensi kerja.
· Staf dapat mendidik para petugas.
· Adanya kesatuan dalam pimpinan sehingga menciptakan aliran kekuasaan dengan jelas.
b. Keburukan Organisasi Garis dan Staf
· Kadang-kadang staf tidak lagi memberi saran tetapi perintah, sehingga dapat menimbulkan pertentangan dengan manajer pada bagian yang bersangkutan.
· Dapat menimbulkan anggapan pada petugas untuk lebih percaya kepada staf dari pada atasannya.
· Staf dapat ikut disalahkan apabila saran yang diberikan tidak memperoleh hasil.
§ Organisasi Fungsional
Dalam organisasi fungsional, masing-masing manajer adalah seorang spesialis atau ahli dan masing-masing bawahan/ pekerja mempunyai beberapa pimpinan. Manajer memiliki kekuasaan penuh untuk menjalankan fungsi-fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi bentuk ini lebih menekankan pada pembagian fungsi.
Oleh karena itu bentuk struktur organisasi fungsional ini sulit dan jarang dipakai.
a. Kebaikan Organisasi Fungsional
· Masing-masing fungsi dipegang oleh orang yang ahli dalam bidangnya, sehingga terdapat keserasian antara tugas dan keahliannya.
· Tugas para manajer menjadi lebih ringan dengan adanya pembagian fungsi.
b. Keburukan Organisasi Fungsional
· Amaembingungkan para pekerja karena tidak ada kesatuan dalam pimpinan dan perintah.
· Tidak ada hubungan garis secara langsung dengan atasan.
· Kesulita-kesulitan yang timbul tidak dapat secara cepat diatasi.
· Kurangnya koordinasi sering menimbulkan perselisihan di antara para manajer.
§ Organisasi Komite
Komite sering dilakukan untuk mengumpulkan pendapat tentang berbagai kegiatan dalam perusahaan. Komite ini dapat dibentuk disemua bagian dalam organisasi, sehingga sering terdapat beberapa macam komite.
Untuk membentuk komite haruslah memperhatikan syarat-syarat berikut ini :
1. Suasananya santai dan bersifat informal
2. Semua anggota komite ikut ambil bagian dalam membicarakan tugas-tugasnya.
3. Komite mengetahui tentang tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.
4. Masing-masing anggota komite bersedia mendengarkan pendapat anggota lain.
5. Kepuasan diambil secara consensus.
6. Masing-masing anggota bebas mengemukakan pendapat.
7. Ketua komite tidak mempunyai kekuasaan atas yang lain.
Komite sering juga disebut panitia, pelaksanaannya dapat dikombinasikan dengan bentuk organisasi yang lain.
a.Kebaikan komite
· Merupakan sebuah forum untuk saling bertukar pendapat diantara beberapa anggota..
· Keputusan ditentukan bersama-sama sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.
· Menciptakan koordinasi yang lebih baik.
· Meningkatkan pengawasan karena macam-macam komite tersebut dapat berhubungan langsung dengan para pelaksana.
b. Keburukan Komite
· Kesulitan dalam mempersiapkan pertemuan karena masing-masing anggota sibuk dengan pekerjaannya.
· Keharusan untuk berkompromi.
· Sering menimbulkan kesimpang-siuran dalam organisasi.
· Tidak mempunyai kekuasaan untuk mendukung saran-saran yang diberikan.
§ Oganisasi Matrik
Organisasi matrik ini digunakan berdasarkan struktur organisasi garis dan staf yang sudah ada. Organisasi matrik, juga disebut organisasi manajemen proyek, dapat didefinisikan sebagai struktur organisasi dimana para spesialis dari bagian-bagian yang berbeda disatukan untuk mengerjakan proyek khusus.
Dalam organisasi seperti itu beberapa anggota organisasi memberikan laporan kepada dua atasan, bukannya satu atasan seperti bentuk yang tradisional. Dalam setiap kasus mereka berusaha memusatkan kegiatan-kegiatan beberapa pada masalah atau proyek khusus.
Karena struktur ini dirancang untuk menangani masalah atau proyek khusus, maka pengidentifikasian proyek seperti itu perlu diikuti dengan pemilihan sebuah tim yang asnggota-anggotanya mempunyai keahlian yang diperlukan.
Organisasi matrik itu menghasilkan kombinasi dari wewenang ganda, yaitu anggota-anggota proyek menerima perintah dari manajer proyek(wewenang horizontal) dan tetap mempertahankan keanggotaan mereka dalam bagian-bagian fungsional yang permanent (wewenang vertikal).
Kebaikan utama dari struktur matrik ini terletak pada keluwesan dan kemampuannya untuk memusatkan sumber-sumber pada masalah atau proyek-proyek utama. Akan tetapi struktur ini memerlukan koordinasi dari manajer proyek untuk menggabungkan orang-orang dari bagian-bagian yang berbeda kedalam sebuah tim yang terpadu.
a. Kebaikan Organisasi Matrik
· Luwes.
· Mmberikan metode untuk memusatkan perhatian pada masalah-maslah utama yang spesifik atau persoalan-persoalan teknis yang unik.
· Memberikan alat inovasi tanpa menggangu struktur organisasi yang ada.
b. Keburukan Organisasi Matrik
· Beberapa masalah dapat muncul karena pendekatan ini melanggar prinsip kesatuan perintah yang tradisional (satu alas an untuk masing-masing individu)
· Manajer proyek dapat menjumpai kesulitandalam mengembangkan tim terpadu dari orang-orang yang berasal dari bagian-bagian yang berbeda.
· Konflik dapat muncul antara manajer proyek dengan manajer-manajer bagian lain.
PERILAKU KEORGANISASIAN
Prediktor-prediktor penting dalam organisasi kerja meliputi kelompok kerja, sikap pekerjaan, dan kepemimpinan.
§ Kelompok Kerja
Dalam organisasi bisnis, kelompok kerja itu merupakan sekumpulan karyawan yang secara bersama-sama mempunyai pekerjaan serupa (umum) dan melihat diri dari mereka sebagai satu kelompok.
Keanggotaan dalam berbagai kelompok akan bergantung pada banyak hal, yaitu:
1. Keakraban satu sama lain
2. Kepentingan bersama
3. Pekerjaan serupa
4. Persahabatan
§ Motivasi
Dengan kata lain, motivasi merupakan motif intern yang menyebabkan orang berprilaku seperti yang mereka lakukan.Setiap orang dapat memiliki motif yang sangat berbeda untuk mengerjakan sesuatu yang sama.
Jenjang Kebutuhan Karyawan
Kebutuhan karyawan beserta jenjangnya dapat ditentukan atas dasar penemuan Abraham H. Maslow (seorang ahli psikologi) tentang kebutuhan manusia. Menurut Maslow, kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi dapat memotivasi perilaku manusia, sedangkan kebutuhan yang sudah terpenuhi tidak akan lama menjadi motivator meskipun dapat muncul kembali sebagai motivator.
Teori motivasi dari Maslow menekankan du aide dasar yaitu :
1. Orang mempunyai banyak kebutuhan, tetapi hanya kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi saja yang dapat mempengaruhi perilaku manusia.
2. Kebutuhan manusia dikelompokkan dalam sebuah hierarki kepentingan. Jika satu kebutuhan terpenuhi, kebutuhan lain yang tingkatannya lebih tinggi akan muncul dan memerlukan pemuasan.
Kebutuhan pertama yang harus dipenuhi adalah kebutuhan fisiologis, seperti rasa lapar, haus, dan lelah. Setelah kebutuhan dasar ini terpenuhi, baru kemudian orang berusaha memenuhi kebutuhan yang berjenjang lebih tinggi, yaitu kebutuhan akan perlindungan, demikian pula seterusnya sampai kebutuhan berjenjang paling tinggi terpenuhi, yaitu kebutuhan akan perwujudan diri.
Ide Maslow itu tidak menjelaskan semua moitivasi manusia pada pekerjaan. Sumbangannya terletak pada konsep hierarki yang dikemukakan. Ia merupakan orang pertama yang menyarankan bahwa jika suatu kebutuhan terpenuhi, kebutuhan yang berjenjang lebih tinggi akan muncul. Teori kebutuhan dari Maslow itu telah memberikan dampak pada pendekatan bisnis terhadap motivasi karyawan.
§ Pekerjaan dan Sikap Jabatan
Beberapa penelitian, antara lain sikemukakan oleh Max Weber (seorang sosiolog Jerman 1864-1920) yang pertama kali menggunakan istilah “ Etika Protestan” dalam bukunya berjudul “ Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism” berkaitan dengan etika kerja. Penelitian itu memperlihatkan bahwa yang dinamakan etika kerja itu tidaklah sekuat yang ada di Amerika. Keyakinan bahwa kerja keras adalah baik itu juga merupakan bagian dari etika kerja.
Oleh Musselman dan Jackson, kepuasan jabatan dipandang sebagai indicator yang bermanfaat bagi manajemen untuk menentukan apakah terdapat bidang-bidang masalah dalam angkatan kerja organisasi. Kepuasan jabatan telah dikaitkan dengan perputaran dan absentiisme dalam angkatan kerja. Moral merupakan sikap umum dari angkatan kerja dalam sebuah perusahaan terhadap jabatan mereka. Sedangkan kepuasan jabatan merupakan istilah lain yang memberikan arti banyak tentang hal yang sama.
§ Kepemimpinan
Dalam perusahaan kepemimpinan itu berkaitan dengan pengarahan kepada karyawan untuk melakukan pekerjaan. Ini menjadi bagian penting dalam memahami perilaku kerja. Beberapa penelitian telah memperlihatkan bahwa tidak ada “satu cara terbaik” untuk memimpin karyawan. Ini bergantung pada pimpinannya, karyawan, dan situasi yang ada.
Untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang sesuai, mereka tidak hanya melihat posisinya sebagai manajer yang menghendaki segalanya telah dilakukan, tetapi mereka harus pula belajar bekerja dalam struktur yang ada secara efektif.
Langganan:
Postingan (Atom)